Pemerintahan Papua

Pemerintahan

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki 52 orang anggota. Sedangkan untuk melindungi hak politik adat orang Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP).

Kabupaten dan kota[sunting | sunting sumber]

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Logo
1	Kabupaten Asmat	Agats	Daftar kecamatan	Daftar desa
2	Kabupaten Biak Numfor	Biak	Daftar kecamatan	Daftar desa
3	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah	Daftar kecamatan	Daftar desa
4	Kabupaten Deiyai	Tigi	Daftar kecamatan	Daftar desa
5	Kabupaten Dogiyai	Kigamani	Daftar kecamatan	Daftar desa
6	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa	Daftar kecamatan	Daftar desa
7	Kabupaten Jayapura	Sentani	Daftar kecamatan	Daftar desa
8	Kabupaten Jayawijaya	Wamena	Daftar kecamatan	Daftar desa
9	Kabupaten Keerom	Waris	Daftar kecamatan	Daftar desa
10	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui	Daftar kecamatan	Daftar desa
11	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom	Daftar kecamatan	Daftar desa
12	Kabupaten Mamberamo Raya	Burmeso	Daftar kecamatan	Daftar desa
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma	Daftar kecamatan	Daftar desa
14	Kabupaten Mappi	Kepi	Daftar kecamatan	Daftar desa
15	Kabupaten Merauke	Merauke	Daftar kecamatan	Daftar desa
16	Kabupaten Mimika	Timika	Daftar kecamatan	Daftar desa
17	Kabupaten Nabire	Nabire	Daftar kecamatan	Daftar desa
18	Kabupaten Nduga	Kenyam	Daftar kecamatan	Daftar desa
19	Kabupaten Paniai	Enarotali	Daftar kecamatan	Daftar desa
20	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil	Daftar kecamatan	Daftar desa
21	Kabupaten Puncak	Ilaga	Daftar kecamatan	Daftar desa
22	Kabupaten Puncak Jaya	Kotamulia	Daftar kecamatan	Daftar desa
23	Kabupaten Sarmi	Sarmi	Daftar kecamatan	Daftar desa
24	Kabupaten Supiori	Sorendiweri	Daftar kecamatan	Daftar desa
25	Kabupaten Tolikara	Karubaga	Daftar kecamatan	Daftar desa
26	Kabupaten Waropen	Botawa	Daftar kecamatan	Daftar desa
27	Kabupaten Yahukimo	Sumohai	Daftar kecamatan	Daftar desa
28	Kabupaten Yalimo	Elelim	Daftar kecamatan	Daftar desa
29	Kota Jayapura	Kayobatu	Daftar kecamatan	Daftar kelurahan

UU RI Tahun 2008 Nomor 6 adalah dasar hukum pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, saat ini tidak terdapat jurisdiksi Kabupaten Nduga Tengah.^[3]