Sejarah Sulawesi

Sejarah

Penari 'Padjogé' di Maros, Sulawesi, pada tahun 1870an.

Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya disulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern.^[2]

Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini (yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut) adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil.^[3] Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar. ^[4] Sejak 1660, Belanda berperang melawan Kerajaan Gowa Makasar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Speelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke Perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh panglima perang Bugis Arung Palakka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di Ujung Pandang, sedangkan Arung Palakka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, "Turk" Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama Kampanye Sulawesi Selatan ^[5] Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia. ^[6]

Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorangGubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar, dengan Gubernur DR.G.S.S.J. Ratulangi.^[7] Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).^[8] Saat RISdibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi.^[9] Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Gubernur Sulawesi^[10]

• DR. G. S.S.J. Ratulangi (1945 – 1949)
• Bernard Wilhelm Lapian (1949 – 1951)
• R. Sudiro (1951 – 1953)
• Andi Burhanuddin (1953)
• Lanto Daeng Pasewang (1953 - 1956)
• Andi Pangerang Pettarani (1956 – 1960)

Mulai tahun 1960 Sulawesi terdiri dari dua buah Daerah Tingkat I ^[11], yaitu :

• Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan
• Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Pada tahun 1964 dibentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, sedangkanDaerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Demikian pula Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dibentuk terpisah dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, sedangkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.^[12]

Mulai tahun 1999 pemakaian istilah Daerah tingkat I dihilangkan, sehingga ke-empat wilayah di atas sebutannya berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era Reformasi seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, terbentukprovinsi Gorontalo pada tahun 2000, dan kemudian provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004.